Bantuan Langsung Tunai (BLT) / Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM)

PENDAHULUAN

a.       Latar belakang

Bantuan Langsung Tunai (BLT) atau sekarang yang sudah berganti nama menjadi Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) merupakan salah satu tindakan yang diambil oleh pemerintah kita untuk memberikan subsidi kepada masyarakat yang membutuhkan di Indonesia. Begitu banyak pro dan kontra yang muncul atas kebijkan yang diambil pemerintah dalam membantu masyarakat di Indonesia. Sebelum kita membahas lebih mendalam mengenai kebijakan yang diambil pemerintah ini mari kita pahami dulu bagaimana BLT/BLSM ini bisa menjadi kebijakan yang diambil oleh pemerintah kita. Tingkat kesejahteraan di negara kita dianggap masih sangat kuramg dikarenakan masih begitu banyak masyarakat yang memiliki kehidupan yang kurang layak yang diakibat oleh beberapa faktor seperti pengangguran, kelaparan, kemiskinan, dll. Hal tersebut menjadi hal yang paling sering dibahas didalam ruang DPR mengingat tentang bagaimana mencari sosuli untuk mengatasinya, dari hasil yang dibicarakan oleh pemerintah kita maka diambilah sebuah keputuan mengenai subsidi yang diberikan kepada masyarakat yang kurang mampu yang diharapkan dapat membangun semangat untuk mendapatkan penghidupan yang lebih baik kedepannya.

b.      Rumusan Masalah

Adapun masalah – masalah yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

• Seefisien apakah pemberian BLT/BLSM untuk masyarakat miskin?
•  Apakah merupakan beban baru BLT/BLSM untuk masyarakat miskin?
•  BLT/BLSM sarat kepentingan politik?
•  BLT/BLSM picu konflik?
•  Salah kaprahkah pengelolahan subsidi (BLSM/BLT)
• Pertimbangkan bantuan sosial bersyarat (BLT/BLSM) dan bandingkan dengan BLT/BLSM dinegara lain?

c.       Tujuan Penulisan

Makalah ini disusun dengan tujuan untuk memenuhi tugas soft skill dari mata kuliah Perekonomian Indonesia yang dibimbing oleh dosen mata kuliah yang bersangkutan. Selain itu juga banyak hal yang didapat untuk penulis terutama dalam kegiatan ekspor – impor.

ISI

a.       Seefisien Apakah Pemberian BLT/BLSM Untuk Masyarakat Miskin

Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) ditengarai bertujuan untuk membantu rakyat miskin menikmati subsidi yang diberikan pemerintah. Demikian dikatakan Sekretaris Eksekutif Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), Bambang Widianto. Menurut dia, BLSM adalah pengalihan kompensasi yang tepat guna mengurangi subsidi bahan bakar minyak (BBM) agar dinikmati rakyat miskin. Bambang mengatakan, ratusan triliun yang dikucurkan pemerintah dalam bentuk subsidi BBM, sebanyak 80 persen dinikmati orang kaya. Adapun warga miskin hanya menikmati sisa kecil dari subdisi yang dikucurkan pemerintah. Karena itu, dia menilai lebih tepat kalau subsidi BBM diganti dengan BLSM, sekitar Rp 18 triliun yang diberikan kepada 18,5 juta warga miskin.

Adapun sebanyak 30 persen warga miskin lapisan terbawah mendapat kucuran dana Rp 900 ribu selama enam bulan atau Rp 150 ribu per bulan. "Pemerintah menilai pemberian subsidi ke orang langsung lebih tepat daripada subsidi BBM yang sebagian besar dinikmati orang kaya," kata Bambang dalam sebuah diskusi di Jakarta, Jumat (30/3). Pihaknya tidak memungkiri kalau terjadi penyimpangan penyaluran BLSM bakal menciptakan masalah di tataran masyarakat. Namun, mengacu pada data Badan Pusat Statistik 2011, sebagian besar para penerima adalah memang orang-orang yang membutuhkan. Dia melanjutkan, rencana menaikkan harga BBM bukan berarti pemerintah antisubsidi harga premium. Namun, lebih baik kalau efektivitas keekonomian disalurkan dalam bentuk BLSM, yang dijadikan rakyat miskin sebagai tambahan penghasilan untuk membeli bahan pokok.

Sementara itu, Ketua DPP Partai Demokrat, Kastorius Sinaga, mengatakan penetapan 30 persen warga berpenghasilan terendah berdasarkan hasil survei Pendataan Program Perlindungan Sosial 2011. Di tengah perdebatan hebat bahwa BLSM dipergunakan sebagai isu tumpangan untuk menjalankan agenda politik, dia menilai tudingan itu tidak relevan. "BLSM adalah program pemerintah untuk meredam dampak inflasi dan penurunan daya beli masyarakat yang biasanya terjadi setelah kenaikan harga BBM. "Pemerintah tak sekadar memindahkan beban kepada masyarakat, karena kenaikan BBM berlanjut dengan pemberian paket kompensasi," terangnya.

b.      Apakah Merupakan Beban Baru BLT/BLSM Untuk Masyarakat Miskin

Pemberian Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) membebani masyarakat. Beragam konflik sosial baru bakal menghantui pelaksanaannya jika rencana kenaikan harga BBM disetujui. "Dengan BLSM, pemerintah mengalihkan tanggungjawab terhadap masyarakat di bidang ekonomi karena kemiskinan hanya dipandang sebagai sebuah kondisi," jelas Ketua Institute for Ecosoc Rights, Sri Palupi. Menurut Sri, sejak kenaikan harga BBM perdana pada tahun 2005, bantuan langsung menjadi salah satu pilihan dalam paket kebijakan kompensasi. Kali ini penerima bantuannya adalah 18,5 juta rumah tangga.

Palupi melihat di balik niat meredam dampak inflasi dan penurunan daya beli masyarakat dalam waktu beberapa bulan, malah muncul banyak kontroversi. "Kontroversi terjadi karena pencabutan subsidi, terutama di maraknya korupsi dan tingginya beban utang. Sehingga melukai masyarakat karena beban makin besar ditanggung bersama," paparnya. Beban yang dimaksudnya karena pembayaran utang dan bunga dari luar negeri semakin bertambah. Sementara dari sektor internal ada ketidakmampuan mengoptimalkan penerimaan pajak.

Alokasi APBN pun tak mampu memberi perbaikan bagi pelayanan publik
Palupi meminta pemerintah agar mempertimbangkan kembali penggelontoran BLSM untuk tahun 2012 ini. Pasalnya, ada berbagai pengalaman negatif terkait BLT tahun 2004. Mulai dari pencairannya dilakukan jelang Pemilu, akurasi dan validitas RT sasaran menciptakan konflik, hingga adanya penolakan para kepala desa menyalurkan bantuan langsung. Selain membebani pemerintah daerah, Palupi menganalisa timbulnya konflik di masyarakat karena ketiadaan mekanisme komplain. Kondisi ini karena ada berbagai masalah penyaluran di lapangan. Penetapan kebijakan BLSM, imbuh Palupi, tak didasari transparansi perekonomian negara. Ekonom dari Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Pande Radja Silalahi, mengakui jika kenaikan BBM membebani ekonomi negara sekitar Rp 150 triliun hingga Rp 370 triliun. Jenis kompensasi berupa bantuan langsung justru efektif secara cepat meringankan beban masyarakat kurang mampu. Pasalnya, data yang dipakai mencakup semua kelompok masyarakat kurang mampu.

Tidak disetujuinya pengajuan pemerintah atas APBN-P berdampak pada program penanggulangan kenaikan harga BBM. Termasuk bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) yang pada akhirnya dihilangkan. “Kalau misalnya tidak ada kenaikan, tentu BLSM-nya tidak relevan,” kata Menteri Koordinator Perekonomian, Hatta Rajasa, sebelum sidang kabinet paripurna di Kantor Presiden. Ia menegaskan, program BLSM sangat erat kaitannya dengan kenaikan BBM. Kalau BBM tidak jadi naik, maka BLSM itu menjadi tidak diperlukan. Tak hanya itu, program-program lainnya yang semula disiapkan pemerintah untuk antisipasi kenaikan BBM pun otomatis tidak ada. “Kita bisa me-manage dengan adanya keputusan itu, me-manage yang baik,” kata Hatta. Sebelumnya, pemerintah lewat Menko Kesra, Agung Laksono, menggawangi program penanggulangan kenaikan BBM.

Ada empat program yang disiapkan. Yakni Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) yang sifatnya cash transfer; penambahan subdisi siswa miskin; penambahan jumlah penyaluran raskin; dan subsidi pengelola angkutan masyarakat/desa. Sebagai tindak lanjut rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM), program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) digulirkan. BLSM hampir sama dengan program Bantuan Langsung Tunai yang sudah pernah digulirkan pemerintah pada 2005 dan 2009 lalu. Hanya bedanya, jika sebelumnya setiap kepala keluarga memperoleh Rp100.000, kini meningkat menjadi Rp150.000 dan diberikan untuk setiap warga. Mereka akan mendapatkan selama sembilan bulan. Tercatat 74 juta jiwa bakal mendapatkan kucuran dari pemerintah tersebut. Seperti penyaluran BLT yang sudah-sudah, kantor pos bakal menjadi tempat untuk menguangkan. Berdasarkan data pada 2009, jumlah penerima BLT di Jogja tercatat 19.111 rumah tangga sasaran (RTS), Bantul 63.642 RTS, Gunungkidul 95.374 RTS, Kulonprogo 42.078 RTS serta Sleman 52.446 RTS. Berkaca pada pembagian yang sudah-sudah, banyak masalah timbul dari program pemerintah. Pendataan bagi warga yang berhak mendapatkan BLT itu sendiri seringkali menimbulkan masalah. Banyak warga masyarakat yang berhak justru tidak mendapat, demikian sebaliknya, mereka yang sudah berkecukupan justru mendapatkan. Salah satu contohnya pada pembagian BLT pada 2009 lalu di Kota Jogja, tercatat sebanyak 977 RTS tidak mengambil. Faktor sudah meninggal dan pindah alamat menjadi alasan RTS tidak mengambil haknya.

Meski pemerintah pusat sudah merilis jumlah penerima, hingga saat ini pemerintah di daerah belum mengetahui jumlah warganya yang akan mendapatkan. Padahal dari sejumlah pernyataan dari pejabat di Jakarta, April atau saat harga BBM dinaikkan, menjadi waktu pencairan BLT. Karenanya, mumpung masih ada waktu satu bulan, hendaknya pemerintah baik di pusat maupun di daerah harus segera mendata secara pasti jumlah penerima. Jangan sampai, program baru justru mendatangkan permasalahan baru di masyarakat. Hindari sedini mungkin konflik di masyarakat dengan cara memastikan data yang valid bagi penerima BLSM. Masalah lain yang terjadi adalah saat pembagian. Meski sudah ada mekanisme yang jelas, korban jiwa masih saja terjadi dalam antrean BLT. Berkaca dari kasus yang lalu juga, mekanisme pencairan hendaknya segera dirumuskan.

Faktor kemudahan pencairan dan manusiawi harus ditekankan dalam proses pencairan. Jangan sampai korban timbul lagi dalam pencairan kali ini. Selain itu, baik pemerintah maupun pihak lain harus mengawasi secara ketat pencairan BLSM kali ini. Pasalnya dalam pencairan program sebelumnya dengan dalih kearifan lokal, pemotongan-pemotongan masih saja terjadi. Jika sejumlah masalah itu tidak diatasi, tujuan BLSM untuk membantu warga miskin justru akan terjadi sebaliknya.

c.       BLT/BLSM Sarat Kepentingan Politik

Proses penyaluran Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) yang rencananya akan dilakukan pada awal April 2012, sarat dengan adanya kepentingan partai politik tertentu. “Ada beberapa partai besar di DPR RI meminta agar penyaluran BLSM tersebut melalui Kementerian Sosial, dan sebagian partai lain meminta agar penyaluran BLSM tersebut harus melalui kepala daerah masing-masing,” kata Koordinator Nasional Konsorsium Masyarakat Sipil untuk Transparansi BLSM, Willy Kurniawan, di sela-sela acara Deklarasi Satgas Pengawasan BLSM. Menurut dia dengan adanya perbedaan tentang proses penyaluran dana BLSM kepada masyarakat miskin itu, maka parpol akan melakukan negosiasi. “Tarik menarik kepentingan tersebut terjadi dalam pembahasan BLSM di DPR RI. Hal ini terlihat ada fraksi yang menerima dan menolak kenaikan BBM dan fraksi yang lain menanyakan berapa besar bantuan tersebut. Jadi ada dua proses yang berbeda tetapi ada keterkaitan. Ada korelasi positif dari pertentangan ini,” jelasnya. Oleh karena itu, masyarakat juga harus ikut mengawasi agar proses penyaluran dana BLSM itu tepat sasaran. “Kita sudah menghimpun relawan di Jabodetabek yang siap diterjunkan untuk mengawasi penyaluran.

Yang ingin kita lakukan adalah mengumpulkan data, karena kita tahu bahwa data ini sangat rentan untuk dimanipulasi. Jadi kita akan betul-betul mengawasi penyaluran dana BLSM ini agar tidak terjadi penyelewengan,” ujarnya seraya mengatakan agar tidak terjadinya konflik sosial. Menurut dia dalam proses penyaluran dana BLT pada periode lalu banyak sekali permasalahan dalam proses penyalurannya “Kita tahu bahwa yang namanya BLT selama ini banyak masalah. Kita akan mengawasi penyalurannya,” kata Willy. Bukan Penanggulangan Kemiskinan Di tempat yang sama, Sekretaris Eksekutif Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Bambang Widianto mengatakan pemberian dana BLSM kepada 18,5 juta kepala keluarga yang ada di Indonesia sebesar Rp150 ribu/bulan bukan dimaksudkan untuk penanggulangan kemiskinan. “Bantuan ini diberikan oleh pemerintah untuk mempertahankan kesejahteraan masyarakat yang rentan terhadap kemiskinan, bila terjadi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM),” katanya. Menurut dia, metode penyaluran dana BLSM akan diperbaiki, sehingga penyalurannya tepat sasaran.

“Penyaluran dana BLT pada tahun 2005 banyak masalah karena kurangnya pengawasan. Konsultasi kepada pemuka agama juga menjadi masalah karena yang bersangkutan, malah memberikan dana BLT tersebut sanak saudaranya yang seharusnya tidak masuk dalam data penerima BLT,” Bambang. Ke depan, lanjut dia, pihaknya hanya akan berkonsultasi kepada masyarakat miskin, sehingga penyalurannya lebih efektif dan tepat sasaran. Pemberian dana BLSM sebesar Rp150 ribu/bulan selama kurun waktu enam bulan itu akan disalurkan melalui kantor Pos, sehingga masyarakat bisa datang sendiri ke kantor pos terdekat.

d.      BLT/BLSM picu konflik

Proses distribusi Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) sebagai bentuk kompensasi kenaikan harga BBM bersubsidi dapat mengakibatkan terjadinya konflik sosial jika proses penyalurannya tidak tepat sasaran. "Yang namanya BLT selama ini banyak masalah, dan ini akan menjadi parah, karena mengarah ke konflik sosial, karena dampak kenaikan harga BBM ini akan lebih besar dari dampak kenaikan yang lalu. Ini terbukti dengan banyaknya penolakan terhadap kenaikan harga BBM," kata Koordinator Nasional Konsorsium Masyarakat Sipil untuk Transparansi BLSM Willy Kurniawan saat ditemui dalam acara deklarasi Satgas Pengawasan BLSM di Jakarta. Oleh karena itu pihaknya berinisiatif melakukan pengawasan, agar tidak terjadi masalah kembali terkait penyaluran tersebut, terkait siapa yang berhak mendapatkan bantuan dan siapa yang tidak mendapatkan bantuan.

Karena tanpa diawasi, diyakini akan terjadi pengulangan kesalahan tersebut. "Selama ini kita sudah menghimpun relawan di Jabodetabek yang siap diterjunkan untuk mengawasi penyaluran, yang ingin kita lakukan adalah mengumpulkan data, karena kita tahu data ini sangat rentan untuk dimanipulasi. Jadi kita akan betul-betul mengawasi penyaluran dana BLSM ini agar tidak terjadi penyelewengan,"

Hingga kini belum semua fraksi sepakat dengan bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) sebagai kompensasi dari kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Pasalnya, BLSM dianggap sebagai sebuah alat politik dan menguntungkan pemerintah serta partainya. "Jangan ada partai politik ambil keuntungan dari BLSM," kata Wakil Ketua DPR Pramono Anung di DPR. Selain soal BLSM, kata Pram, hampir semua fraksi juga mempersoalkan cara pendistribusian. Sehingga hampir dipastikan, semua keputusan bakal diambil di paripurna. "Kita setuju semua bentuk kompensasi itu asal saja itu tepat sasaran," ujarnya. Mengenai postur anggaran yang masih alot di dua opsi, menurut Pram akan menjadi agenda pokok dalam paripurna besok.
Dari dua agenda itu, opsi pertama menawarkan besaran subsidi energi sebesar Rp 225 triliun. Sedangkan opsi kedua adalah Rp 266 triliun.

e.       Salah Kaprahkah Pengelolahan Subsidi (BLSM/BLT)

Tundingan berbagai kalangan bahwa pemerintah lebih gemar memberi ikan daripada menyerahkan kail bukan isapan jempol. Fakta itu bisa kita lihat dari mengototnya pemerintah membagikan bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) sebagai kompensasi penaikan harga bahan bakar minyak (BBM) ketimbang memberi porsi besar untuk infrastruktur. Pemerintah berniat menaikkan harga BBM Rp1.500 per liter demi mengejar penghematan subsidi sekitar Rp38 triliun. Namun, sebagian besar hasil penghematan itu, yakni Rp25,6 triliun atau sekitar 70%, akan dibagi-bagikan langsung seperti bantuan langsung tunai (BLT) kepada 18,5 juta rumah tangga miskin selama sembilan bulan.

Hanya 5 triliun rupiah yang digunakan untuk kompensasi bagi angkutan umum sisanya digunakan untuk beasiswa, mensubsidi beras bagi rakyat miskin dan untuk tambahan pembangunan infrastruktur. Ironisnya pada saat yang bersamaan pemerintah justru berniat memangkas subsidi pupuk dan benih untuk para petani. Subsidi pupuk yang semula 16,94 triliun rupiah dipangkas dalam rancangan APBN perubahan 2012 hingga 2,98 triliun rupiah hingga menjadi 13,94 triliun rupiah. Subsidi benih yang semula 279,9 miliar rupiah dalam APBN 2012 dipangkas hingga 53,7% atau berkisar menjadi 129,5 miliar rupiah dalam RAPBN 2012.

           Pemerintah beralasan karena rendahnya realisasi penyaluran subsidi pupuk & benih tahun – tahun sebelumnya. Padahal dampak terbesar akibat meningkatnya harga BBM ialah melambungnya harga pangan, lonjakan harga pangan terjadi salah satunya karena produksi pangan yang anjlok lantaran petani mengalami rupa – rupa tekanan seperti cuaca ekstrim, hama, irigasi yang buruk serta harga pupuk dan benih yang sangat maha. Mestinya jika pemerintah ingin mengamankan harga pangan dari lonjakan harga BBM maka produksi pangan harus digenjot, untuk menggenjot produksi pangan maka tekanan bertubi-tubi yang dialami petani harus dihilangkan dan salah satunya memberi subsidi pupuk, benih, dan mengalokasikan dana infrastruktur untuk irigasi yang jauh lebih besar. Karena itu sangat wajar jika petani menolak skema BLT yang kini disebut BLSM sebagai kompensasi kenaikan BBM selain tidak produktif  dan tidak berdampak signifikan. Bagi mereka bantuan darurat yang muncul sebelum kenaikan BBM itu dianggap hanya untuk menyelamatkan citra Susilo Bambang Yudhoyono dan partai Demokrat. Hasil survey menyebutkan jika BLT dipresentasikan sebesar 53,7% responden menyatakan SBY disebutkan sebagai pihak yang berjasa dan 46,7% menyatakan partai demokrat paling berjasa. Subsidi sejatinya ialah suatu usaha bagi rakyat yang didera kesulitan untuk bangkit namun subsidi yang salah kelola dan hanya bagi – bagi uang saja justru melahirkan ketergantungan, kemalasan, dan justru petaka yang berkepanjangan.

f.       Pertimbangkan Bantuan Sosial Bersyarat (BLT/BLSM) dan Bandingkan Dengan BLT/BLSM Dinegara Lain

Pemerintah akan meluncurkan program bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) sebagai kompensasi kenaikan harga BBM. Sudah gagal sejak 2005, lebih baik prioritaskan program anti kemiskinan yang berorientasi produktivitas dan jangka panjang. Padahal, kebijakan ini dinilai hanya mengulangi kesalahan di masa lalu. Apalagi tidak ada yang baru dari kebijakan BLSM ini selain jumlahnya yang naik  menjadi Rp 150.000. perbedaannya, kebijakan ini ganti baju dari BLT (2005), BLT Plus (2008), dan BLSM (2012).

Tak pelak, program tersebut langsung menuai kritik berbagai kalangan lantaran diyakini tidak efektif karena memberikan bantuan yang bersifat sementara. Selain itu, pemberian dana tunai melalui program BLT juga telah membentuk budaya sedekah yang mengakibatkan masyarakat menjadi malas dalam berusaha. Kekhawatiran tersebut didasarkan pada pengalaman BLT tahun – tahun sebelumnya yang dinilai gagal. Sudah banyak penelitian dilakukan LSM dalam mengkaji efektivitas program BLT. Intinya kelemahan BLT terjadi disetiap aspek mulai dari tidak akuratnya pendataan rumah tangga sasaran (RTS) hingga pencairan dana di kantor pos.

Database penetapan RTS yang tidak akurat, minimnya petugas pendata, hingga indikator RTS yang tidak sesuai dengan kondisi di lapangan yang mengakibatkan BLT salah sasaran.  Ada warga yang bukan merupakan warga miskin menerima BLT dan justru yang warga miskin tidak mendapatkan BLT. Hal ini justru akan menimbulkan gejolak sosial dimasyarakat. Diteknis pencarian dana, sering kali letak kantor pos jauh sehingga menyulitkan warga yang berada dipelosok, terutama kaum manula. Minimnya sosialisasi dari pemerintah menyebabkan antrean membludak pada hari yang sama dan tidak jarang menyebabkan korban jiwa. Padahal BLT tidak hangus dan bisa diambil dilain hari.

Karena itu, pemerintah sudah seharusnya memikirkan program lain yang bersifat jangka panjang. Program sosial tersebut tidak hanya meredam kenaikan BBM, tapi juga membuat masyarakat juga keluar dari kemiskinan. Pemerintah juga ada baiknya mencontoh program bantuan tunai bersyarat untuk pendidikan dan juga kesehatan seperti dinegara – negara lain. Selama ini pemberian dana tunai tanpa syarat boleh dikatakan hanya ada di Indonesia. Di negara – negara lain program bantuan tunai dilakukan secara kondisional  dan bersyarat. Di brasil misalnya program bantuan tunai bersyarat tersebut bernama Bolsa Escola. Ini merupakan program pemberian bantuan tunai kepada penduduk miskin dengan persyaratan tertentu. Mekanisme tersebut mengharuskan penduduk miskin memprioritaskan penggunaan dananya untuk pendidikan dan kesehatan. Hal ini agar masyarakat tidak menggunakan dana tersebut untuk hal yang konsumtif. Program ini juga berpotensi meningkatkan kesejahteraan anggota keluarga dimasa yang akan datang. Pendidikan dan kesehatan anggota keluarga dianggap sebagai aset yang dapat membantu keluarga bersangkutan untuk keluar dari jerat kemiskinan dimasa yang akan datang. Masih banyak program – program sosial bersyarat yang dilakukan dinegara lain. Jika melihat contoh dinegara brasil tadi mengenai mekanisme pemberian dana bersyarat tadi memang tidak memberikan efek yang dapat dirasakan secara langsung namum beberapa tahun kemudian. Program – program tersebut lebih berorientasi jangka panjang dengan tujuan meningkatkan kualitas pembangunan manusia.

KESIMPULAN

Perlunya pengkajian ulang mengenai tidakan yang seharusnya diambil pemerintah mengenai peningkatan kesejahteraan manusia sangat perlu dilakukan. Melihat hal yang diambil saat ini oleh pemerintah mengenai cara peningkatan kesejahteraan masyarakat sangat kurang tepat dikarenakan hal yang sama pernah dilakukan dan hasilnya pun sangat tidak memuaskan. Solusi yang seharunya dikeluarkan pemerintah saat ini harus yang bersifat jangka panjang yang bukan hanya dapat langsung dinikmati hasilnya saat itu saja oleh penduduk  miskin. Pendidikan dan kesehatan bisa dikatakan sebagai kunci untuk membuat solusi baru dimana dapat meningkatkan kualitas pembangunan manusia di Indonesia. Mekanisme yang ditawarkan dalam program BLSM pun dapat dikatakan sangat tidak efektif karena banyak BLSM yang jatuh pada sasaran yang tepat dan bisa dikatakan pula kebijakan BLSM yang tidak memiliki  syarat yang kongkrit tentang bagaimana cara memperolehnya justru malah membuat ketergantungan bagi penduduk miskin dinegara kita.